MUHAMMAD RIFANI
26213105
1EB24
Daftar Pustaka
26213105
1EB24
PENDAHULUAN
Mereka
yang kurang bersimpati kepada SBY-Kalla, lebih – lebih ada di pihak saingannya
dalam pilpres lalu, banyak yang menakut – nakuti bahwa SBY – Kalla tidak mungkin mampu
mengadakan perubahan yang dijanikan. Sebab jelas, menurut mereka, kondisi
ekonomi indonesia sudah demikian parah, karna telah masuk dalam perangkap utang
dalam dan luar negeri, dan utang ini sebagian besar akan jatuh tempo dalam
periode 2004 – 2009, selain itu perangkap lain yang sudah memerosokkan
indonesia adalah, perangkap pertumbuhan ekonomi rendah, yang belum dapat
diatasi sejak krismon 1997/1998. dan untuk dapat terebas dari perangkap pertumbuhan ekonomi rendah ini
diperlukan modal asing dalam jumlah besar, padahal daya saing indonesia menarik
investor ada pada titik paling rendah karna saingan RRC, Vietnam, Thailand,
atau Malaysia. Tentu saja masih banyak argumentasi ekonomi dan politik menarik
yang dapat diajukan untuk menguji SBY – Kalla. Namun dalam tulisan ini hanya
akan diajukan 3 butir “ancaman” yang telah disebutkan di atas yaitu 2 perangkap
ekonomi dan satu ancaman pilitik dan ketiganya akan dibahas dengan pisau
analisis Ekonomi pancasila yaitu ajaran ekonomi baru yang kami anggap
merupakan ekonomi terbaik yang paling tepat untuk indonesia. Ekonomi pancasila
adalah paham, paradigma, teori, dan sistem ekonomi pasar yang diturunkan
dari sistem nilai, budaya dan ideologi bangsa indonesia, yaitu pancasila.
1.
Ciri Khas Perekonomian
Pengamat ekonomi juga peneliti senior di Centre Information
Development Studies (CIDES), sebuah lembaga pemikiran bentukan ICMI (Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia) ini menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik
tidak terlepas dari keberhasilan dan sikap kehati – hatian pemerintah SBY dalam
memimpin negara termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi termasuk menjaga momentum
ekonomi nasional dan dunia. Namun demikian ujar Umar Juoro tidak menapik
masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki agar pertumbuhan
ekonomi baik makro maupun mikro terus mengalami peningkatan. Baik Uma Juoro maupun Berly mengakui, dibalik
kesuksesan SBY dalam memimpin negara
khususnya dibidang perekonomian, saat ini masih banyak kekurangan khususnya di
bidang ekonomi mikro sehingga tetap perlu dikritis. Kekurangan tersebut antara
masih adanya indikator pengangguran dan angka masyarakat miskin yang tetap
tinggi. Selain itu kesenjangan antara masyarakat kaya, dengan masyarakat miskin
masih sangat tinggi. Masyarakat kaya dengan pendapatan yang tinggi akan semakin
kaya. Sementara masyarakat miskin juga semakin miskin. Memang pendapatan masyarakat
meningkat signifikan. Akan tetapi terjadi pula kesenjangan yang cukup besar. Bahwa orang
orang kaya semakin kaya, tetapi orang miskin tidak naik kelas menjadi orang
kaya, tetap saja miskin. Kesenjangan ini harus dilihat efek sosialnya, jika
pemerintah tidak melakukan terobosan – terobosan, maka kesenjangan atas
pendapatan masyarakat tetap terjadi,
papar Umar Juoro.
2.
Sasaran
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pemerintah
indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan
sosial di seluruh negara indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target
ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target – target ini
mencakup :
o
Masyarakat yang
tertib, maju, damai dan berkeadian sosial
o
Populasi yang
kompetitif dan inovatif
o
Demokrasi yang
adil
o
Perkembangan sosial
dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
o
Menjadi
kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga
rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung :
o
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
o
Recana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN)
o
Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Rencana pertama adalah rencana yang paling penting scara hirarkis
dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan
perencanaan, rencana jangka panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap
tahap berlangsung selama lima tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana
RPJMN yang berjangka menegah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Kini
RPJMN 2010 -2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan oleh pemerintah
SBY. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia. Seksi ini memberikan
garis besar ketiga rencana pembangunan pemerintah tersebut yang mencakup
peranan penting untuk sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dengan
pemerintah indonesia.
o
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025)
Rencana jangka panjang pemerintah
yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh masyarakat
indonesia (pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional
yang seperti telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintah terpilih di
indonesia. Rencana pembanguna jangka panjang berjalan hingga 2025 dan dibagi
beberapa rencana berjangka menegah serta ditunjang oleh MP3EI.
o
Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN 2010 – 2014)
Rencana pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN 2010 - 2014) adalah tahap kedua pelaksanaan rencana jangka
panjang nasional (RPJPN 2005 - 2025). Rencana ini merupakan asas tunggal
kementrian dan lembaga pemerintahan menyangkut perumusan rencana strategis
mereka. Pemerintah daerah harus mempertimangkan rencana ini ketika merumuskan
rencana pengembangan daerah.
o
Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI)
MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan pemerintah indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun mulai 2013. Hal itu bertujuan untuk menjadikan indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Masterplan ini mencakup investasi senilai USD 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerjasama pemerintah-swasta.
MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan pemerintah indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun mulai 2013. Hal itu bertujuan untuk menjadikan indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Masterplan ini mencakup investasi senilai USD 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerjasama pemerintah-swasta.
3.
Prioritas
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Setelah
menimbang semua masukan yang lahir dalam national summit 2009 akhir bulan lalu,
Presiden Susilo Bambambang Yudhoyono menetapkan 15 program prioritas yang mesti
dikerjakan dalam 100 hari pemerintahannya. Enam diantaranya masuk dalam daftar
bidang perekonomian.
Pertama,
revitalisasi sektor kelistrikan. Pemerintah menyadari bahwa listrik sekarang
ini menjadi batu sandungan atau penghambat bagi pertumbuhan perekonomian maupun
bagi dunia usaha dan investasi, kata presiden yudhoyono, usai rapat kabinet, kamis
(5/11).
Kedua,
meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. SBY, bilang, pemerintah akan
merumuskan kembali rencana induk alias master plan, termasuk faktor pendukung
untuk mendongkrak produksi dan ketahanan pangan.
Ketiga,
revitalisasi pabrik pupuk dan gula, tujuannya, untuk menggenjot produksi pupuk
dan gula “khusus parbik gula, pemerintah
sudah menyiapkan dana 1 triliun untuk mengganti mesin pabrik, “ujar mentri
perindustrian M.S. Hidayat.
Keempat,
revitalisasi infrastruktur. Prioritas utama adalah jalan di provinsi atau pulau
besar, pelabuhan, dermaga perikanan, dan bandara. Dalam 100 hari pertama, akan
ada cetak biru, sekaligus akan kami pikirkan pendanaanya sehingga semua bisa
dijalankan,, “ujar SBY.
Kelima,
Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha
Kecil dan Menengah (UKM). Pemerintah, antara lain, akan memperbaiki mekanisme
dan regulasi, sekaligus menata perbankan dan lembaga – lembaga keuangan yang
memberikan pinjaman KUR.
Keenam,
investasi dan pendanaan. Presiden SBY menyatakan, anggaran pemerintah belum
memadai sehingga masih harus memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN. “kami
akan membicarakan masalah ini dengan dunia perbankan dan lembaga keuangan,
“katanya.
Yang
tidak kalah penting dan masuk program prioritas 100 hari pemerintahan SBY di
urutan pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Misalnya, makelar kasus,
praktik suap, pemerasan, jual beli perkara, dan pungutan liar baik di
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pajak, maupun bea cukai.
4.
Sektor Yang
Menjadi Prioritas
Pemerintah menetapkan sembilan sektor prioritas kegiatan
pembangunan pada 2007. Salah satu implementasinya, 60% APBN akan dialokasikan
bagi pecapaian target sembilan sektor tersebut. Sekretaris mentri negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan
menyebutkan selain di prioritaskan dari besarnya alokasi pendanaan, pemerintah
akan mengutamakan mencapai target – target di sembilan bidang tersebut pada
2007. Pada 2007 ada sembilan bidang yang menjadi prioritas pembangunan,
ujar Syahrial. Data dari Bappenas menyebutkan target penanggulangan kemiskinan
(prioritas utama) pada 2007 adalah menurunkan jumlah masyarakat miskin menjadi
14,4%. Langkah ini diharapkan akan tercapai dengan memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi.
9 sektor prioritas kegiatan pembangunan pada 2007
o
Penanggulangan kemiskinan.
o
Peningkatan
kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
o
Revitalisasi
pertanian dan pedesaan.
o
Penigkatan
aksebilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
o
Penegakan hukum,
pemberantasan korupsi dan reformasi birokasi.
o
Pemantapan
keamanan, ketertiban dan penyelesaian konflik.
o
Mitigasi dan
penanganan bencana.
o
Pembangunan
infrastruktur.
o
Pembangunan
wilayah perbatasan dan daerah terisolir.
Target peningkatan kesempatan kerja (prioritas kedua) adalah
menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 10,4% dan angkatan kerja,
meningkatkan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto 11,5% dan
pertumbuhan industri nonmigas sebesar 8,1%. Deputi pengembangan regional dan otonomi daerah Luky Eko Wuryanto
mengatakan jumlah pengangguran terbuka secara nasional yang cukup besar menjadi
masalah utama yang mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten. Demikian juga dengan jumlah rakyat miskin yang hingga kini mencapai
15,1% dari total penduduk nasional 220 juta jiwa, padahal pemerintah
memprogramkan penurunan angka kemiskinan hingga 2009 pada kisaran 8,2%. Dengan presentasi ini, maka dalam empat tahun ke depan pertumbuhan
ekonomi nasional harus mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 50% dari
kondisi sekarang, “ujarnya pada pembukaan musrenbag kaltim, di samarinda,
kemarin (06/k11).
5.
Hasil
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pembangunan selama 25 tahun di bidang ekonomi telah dengan pesat
menguah struktur ekonomi indonesia dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi yang
terbuka dan dengan demikian dengan berbagai prinsip ekonomi yang mendasar telah
diterapkan seperti prinsip anggaran berimbang dan dinamis, sistem devisa bebas,
mendorong penanaman modal, baik dalam maupun
luar negeri, serta kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati – hati telah
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang memungkinkan upaya
pemerataan. Dan juga struktur ekonomi telah berkembang dari ekonomi agraris
trdisional menjadi ekonomi maju, dengan struktur yang lebih kukuh, yaitu
ekonomi yang didukung oleh industri yang makin kuat dan pertanian yang makin
tangguh sehinnga kebutuhan pokok rakyat makin terpenuhi secara maksimal.
o Simpulan
Tiga hal yang menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi yakni
teknologi, inovasi dan enterpreneurship, yang akhirnya menjadi kata kunci
keberhasilan indonesia menghadapi persaingan global, yang dimaksud bisa
bersaing di bidang industri dan konstruksi, dan indonesia yakin punya daya
saing yang tinggi. Dan bisa bersaing dengan negara maju,karna setiap negara
mempunyai potensi untuk maju khususnya negara tercinta kita indonesia.
Daftar Pustaka
Yunus,
Muhammad, 2003, Some Suggestions on Legal Framework for Creating Microcredit
Banks, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.
_________,
2003, Expanding Microcredit Outreach to Reach the Millennium Development Goal
–Some Issues for Attention, Packages Corporation Limited, Cittagong,
Bangladesh.
