Rabu, 26 Maret 2014

CIRI PEREKONOMIAN PEMERINTAHAN SBY

MUHAMMAD RIFANI
26213105
1EB24

PENDAHULUAN

Mereka yang kurang bersimpati kepada SBY-Kalla, lebih – lebih ada di pihak saingannya dalam pilpres lalu, banyak yang menakut – nakuti  bahwa SBY – Kalla tidak mungkin mampu mengadakan perubahan yang dijanikan. Sebab jelas, menurut mereka, kondisi ekonomi indonesia sudah demikian parah, karna telah masuk dalam perangkap utang dalam dan luar negeri, dan utang ini sebagian besar akan jatuh tempo dalam periode 2004 – 2009, selain itu perangkap lain yang sudah memerosokkan indonesia adalah, perangkap pertumbuhan ekonomi rendah, yang belum dapat diatasi sejak krismon 1997/1998. dan untuk dapat terebas dari perangkap pertumbuhan ekonomi rendah ini diperlukan modal asing dalam jumlah besar, padahal daya saing indonesia menarik investor ada pada titik paling rendah karna saingan RRC, Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Tentu saja masih banyak argumentasi ekonomi dan politik menarik yang dapat diajukan untuk menguji SBY – Kalla. Namun dalam tulisan ini hanya akan diajukan 3 butir “ancaman” yang telah disebutkan di atas yaitu 2 perangkap ekonomi dan satu ancaman pilitik dan ketiganya akan dibahas dengan pisau analisis Ekonomi pancasila yaitu ajaran ekonomi baru yang kami anggap merupakan ekonomi terbaik yang paling tepat untuk indonesia. Ekonomi pancasila adalah paham, paradigma, teori, dan sistem ekonomi pasar yang diturunkan dari sistem nilai, budaya dan ideologi bangsa indonesia, yaitu pancasila.


1.                  Ciri Khas Perekonomian

Pengamat ekonomi juga peneliti senior di Centre Information Development Studies (CIDES), sebuah lembaga pemikiran bentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) ini menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tidak terlepas dari keberhasilan dan sikap kehati – hatian pemerintah SBY dalam memimpin negara termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi termasuk menjaga momentum ekonomi nasional dan dunia. Namun demikian ujar Umar Juoro tidak menapik masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki agar pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro terus mengalami peningkatan. Baik Uma Juoro maupun Berly mengakui, dibalik kesuksesan SBY  dalam memimpin negara khususnya dibidang perekonomian, saat ini masih banyak kekurangan khususnya di bidang ekonomi mikro sehingga tetap perlu dikritis. Kekurangan tersebut antara masih adanya indikator pengangguran dan angka masyarakat miskin yang tetap tinggi. Selain itu kesenjangan antara masyarakat kaya, dengan masyarakat miskin masih sangat tinggi. Masyarakat kaya dengan pendapatan yang tinggi akan semakin kaya. Sementara masyarakat miskin juga semakin miskin. Memang pendapatan masyarakat meningkat signifikan. Akan tetapi terjadi pula kesenjangan yang cukup besar. Bahwa orang orang kaya semakin kaya, tetapi orang miskin tidak naik kelas menjadi orang kaya, tetap saja miskin. Kesenjangan ini harus dilihat efek sosialnya, jika pemerintah tidak melakukan terobosan – terobosan, maka kesenjangan atas pendapatan  masyarakat tetap terjadi, papar Umar Juoro.

2.                  Sasaran Pembangunan Ekonomi Indonesia 

Pemerintah indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target – target ini mencakup :
o   Masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadian sosial
o   Populasi yang kompetitif dan inovatif
o   Demokrasi yang adil
o   Perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
o   Menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung :
o   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
o   Recana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN)
o   Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Rencana pertama adalah rencana yang paling penting scara hirarkis dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, rencana jangka panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana RPJMN yang berjangka menegah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Kini RPJMN 2010 -2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan oleh pemerintah SBY. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia. Seksi ini memberikan garis besar ketiga rencana pembangunan pemerintah tersebut yang mencakup peranan penting untuk sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dengan pemerintah indonesia.

o   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025)

Rencana jangka panjang pemerintah yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh masyarakat indonesia (pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional yang seperti telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintah terpilih di indonesia. Rencana pembanguna jangka panjang berjalan hingga 2025 dan dibagi beberapa rencana berjangka menegah serta ditunjang oleh MP3EI.

o   Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN 2010 – 2014)

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2010 - 2014) adalah tahap kedua pelaksanaan rencana jangka panjang nasional (RPJPN 2005 - 2025). Rencana ini merupakan asas tunggal kementrian dan lembaga pemerintahan menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

o   Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI)
     
     MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan pemerintah indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun mulai 2013. Hal itu bertujuan untuk menjadikan indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Masterplan ini mencakup investasi senilai USD 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerjasama pemerintah-swasta.

3.                  Prioritas Pembangunan Ekonomi Indonesia

Setelah menimbang semua masukan yang lahir dalam national summit 2009 akhir bulan lalu, Presiden Susilo Bambambang Yudhoyono menetapkan 15 program prioritas yang mesti dikerjakan dalam 100 hari pemerintahannya. Enam diantaranya masuk dalam daftar bidang perekonomian.

Pertama, revitalisasi sektor kelistrikan. Pemerintah menyadari bahwa listrik sekarang ini menjadi batu sandungan atau penghambat bagi pertumbuhan perekonomian maupun bagi dunia usaha dan investasi, kata presiden yudhoyono, usai rapat kabinet, kamis (5/11).

Kedua, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. SBY, bilang, pemerintah akan merumuskan kembali rencana induk alias master plan, termasuk faktor pendukung untuk mendongkrak produksi dan ketahanan pangan.

Ketiga, revitalisasi pabrik pupuk dan gula, tujuannya, untuk menggenjot produksi pupuk dan gula  “khusus parbik gula, pemerintah sudah menyiapkan dana 1 triliun untuk mengganti mesin pabrik, “ujar mentri perindustrian M.S. Hidayat.

Keempat, revitalisasi infrastruktur. Prioritas utama adalah jalan di provinsi atau pulau besar, pelabuhan, dermaga perikanan, dan bandara. Dalam 100 hari pertama, akan ada cetak biru, sekaligus akan kami pikirkan pendanaanya sehingga semua bisa dijalankan,, “ujar SBY.

Kelima, Kredit Usaha Rakyat  (KUR) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemerintah, antara lain, akan memperbaiki mekanisme dan regulasi, sekaligus menata perbankan dan lembaga – lembaga keuangan yang memberikan pinjaman KUR.

Keenam, investasi dan pendanaan. Presiden SBY menyatakan, anggaran pemerintah belum memadai sehingga masih harus memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN. “kami akan membicarakan masalah ini dengan dunia perbankan dan lembaga keuangan, “katanya.

Yang tidak kalah penting dan masuk program prioritas 100 hari pemerintahan SBY di urutan pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Misalnya, makelar kasus, praktik suap, pemerasan, jual beli perkara, dan pungutan liar baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pajak, maupun bea cukai.

4.                  Sektor Yang Menjadi Prioritas

Pemerintah menetapkan sembilan sektor prioritas kegiatan pembangunan pada 2007. Salah satu implementasinya, 60% APBN akan dialokasikan bagi pecapaian target sembilan sektor tersebut. Sekretaris mentri negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan menyebutkan selain di prioritaskan dari besarnya alokasi pendanaan, pemerintah akan mengutamakan mencapai target – target di sembilan bidang tersebut pada 2007. Pada 2007 ada sembilan bidang yang menjadi prioritas pembangunan, ujar Syahrial. Data dari Bappenas menyebutkan target penanggulangan kemiskinan (prioritas utama) pada 2007 adalah menurunkan jumlah masyarakat miskin menjadi 14,4%. Langkah ini diharapkan akan tercapai dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi.

9 sektor prioritas kegiatan pembangunan pada 2007
o   Penanggulangan kemiskinan.
o   Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
o   Revitalisasi pertanian dan pedesaan.
o   Penigkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
o   Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokasi.
o   Pemantapan keamanan, ketertiban dan penyelesaian konflik.
o   Mitigasi dan penanganan bencana.
o   Pembangunan infrastruktur.
o   Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah terisolir.

Target peningkatan kesempatan kerja (prioritas kedua) adalah menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 10,4% dan angkatan kerja, meningkatkan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto 11,5% dan pertumbuhan industri nonmigas sebesar 8,1%. Deputi pengembangan regional dan otonomi daerah Luky Eko Wuryanto mengatakan jumlah pengangguran terbuka secara nasional yang cukup besar menjadi masalah utama yang mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten. Demikian juga dengan jumlah rakyat miskin yang hingga kini mencapai 15,1% dari total penduduk nasional 220 juta jiwa, padahal pemerintah memprogramkan penurunan angka kemiskinan hingga 2009 pada kisaran 8,2%. Dengan presentasi ini, maka dalam empat tahun ke depan pertumbuhan ekonomi nasional harus mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 50% dari kondisi sekarang, “ujarnya pada pembukaan musrenbag kaltim, di samarinda, kemarin (06/k11).

5.                  Hasil Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan selama 25 tahun di bidang ekonomi telah dengan pesat menguah struktur ekonomi indonesia dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi yang terbuka dan dengan demikian dengan berbagai prinsip ekonomi yang mendasar telah diterapkan seperti prinsip anggaran berimbang dan dinamis, sistem devisa bebas, mendorong penanaman modal, baik dalam  maupun luar negeri, serta kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati – hati telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang memungkinkan upaya pemerataan. Dan juga struktur ekonomi telah berkembang dari ekonomi agraris trdisional menjadi ekonomi maju, dengan struktur yang lebih kukuh, yaitu ekonomi yang didukung oleh industri yang makin kuat dan pertanian yang makin tangguh sehinnga kebutuhan pokok rakyat makin terpenuhi secara maksimal.

o      Simpulan

Tiga hal yang menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi yakni teknologi, inovasi dan enterpreneurship, yang akhirnya menjadi kata kunci keberhasilan indonesia menghadapi persaingan global, yang dimaksud bisa bersaing di bidang industri dan konstruksi, dan indonesia yakin punya daya saing yang tinggi. Dan bisa bersaing dengan negara maju,karna setiap negara mempunyai potensi untuk maju khususnya negara tercinta kita indonesia.

Daftar Pustaka

Yunus, Muhammad, 2003, Some Suggestions on Legal Framework for Creating Microcredit Banks, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.
_________, 2003, Expanding Microcredit Outreach to Reach the Millennium Development Goal –Some Issues for Attention, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.











Tidak ada komentar:

Posting Komentar